Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dianggap sebagai
bagian dari pendekatan CAC dan merupakan hal yang sudah biasa ditemukan
di dalam praktik. Meskipun merupakan yang secara tradisional paling dikenal
dan banyak diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, instrumen CAC
seringkali dikritik karena dianggap melahirkan terlalu banyak campur tangan
pemerintah. Tulisan ini memperlihatkan bahwa campur tangan pemerintah
dapat dibenarkan sebagai upaya mengoreksi kegagalan pasar. Campur tangan
pemerintah juga dapat dibenarkan berdasarkan perspektif keadilan distributif.
Selain itu, campur tangan pemerintah dapat pula dijelaskan dari teori pilihan
publik, yang menjelaskan campur tangan terjadi karena regulatory capture,
karena keinginan untuk melayani kepentingan birokrat, dan keinginan untuk
membuat sumber pendapatan. Hukum lingkungan Indonesia masih banyak
menggunakan instrumen CAC sebagai bentuk campur tangan pemerintah
dalam pengelolaan lingkungan.
Kata kunci: kegagalan pasar, teori pilihan publik, baku mutu, regulasi
informasi, perizinan